Timor.id – Jakarta, CNN Indonesia – Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan kebijakan mandatori pencampuran bahan bakar minyak (BBM) bensin dengan etanol hingga 20 persen, yang dikenal dengan sebutan E20, dan target pelaksanaannya diproyeksikan pada tahun 2028. Langkah strategis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat ketahanan energi nasional, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kebijakan E20 merupakan hasil evaluasi menyeluruh serta pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel di Indonesia. “Saya belajar banyak dari kunjungan ke Brasil, di mana program E30 sudah menjadi mandatori, bahkan ada wilayah yang mengadopsi E100,” ujar Bahlil dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 4 Mei 2026.
Berbeda dengan program E5 yang saat ini berlaku melalui produk Pertamax Green milik Pertamina, E20 menuntut produksi bioetanol yang jauh lebih besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan sekitar 8 juta kiloliter bioetanol per tahun untuk memenuhi standar baru. Untuk menutup kesenjangan produksi domestik, opsi impor bioetanol tetap dibuka, namun tetap dipandang sebagai pelengkap sementara upaya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri terus digalakkan.
Baca Juga:
Berbagai bahan baku potensial siap dimanfaatkan sebagai sumber etanol, antara lain jagung, tebu, dan singkong. Ketersediaan bahan baku ini diyakini dapat menstimulasi sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani, serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah pedesaan. Pemerintah juga berencana memberikan insentif fiskal bagi pelaku industri yang menginvestasikan fasilitas pengolahan bioetanol di wilayah prioritas.
- Pengurangan impor BBM: Dengan mandatori E20, importir BBM diperkirakan dapat mengurangi kebutuhan impor sebesar 12 juta kiloliter per tahun.
- Dukungan ketahanan energi: Bioetanol berbasis lokal meningkatkan diversifikasi sumber energi, mengurangi risiko fluktuasi harga minyak dunia.
- Peningkatan ekonomi agrikultur: Permintaan etanol membuka pasar baru bagi petani jagung, tebu, dan singkong.
Beberapa negara telah menjadi contoh sukses dalam implementasi program etanol, termasuk India, Thailand, dan Amerika Serikat, yang masing-masing telah mengadopsi kebijakan campuran etanol antara 10 hingga 15 persen dalam bahan bakar bensin mereka. Pengalaman tersebut memberikan referensi teknis dan regulasi yang dapat diadaptasi oleh Indonesia.
Persiapan infrastruktur juga menjadi fokus utama. Pemerintah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyiapkan jaringan distribusi yang kompatibel dengan E20, termasuk penyesuaian pompa bahan bakar, standar penyimpanan, serta pelatihan bagi mekanik dan teknisi. Selain itu, regulator akan memperketat standar kualitas bioetanol agar tidak mengganggu performa mesin kendaraan.
Pengujian awal E20 telah dilakukan di beberapa laboratorium dan jalur uji coba, dengan hasil yang menunjukkan bahwa campuran ini tidak menurunkan efisiensi bahan bakar secara signifikan, sekaligus dapat menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂) sekitar 5-7 persen dibandingkan dengan bensin murni.
Para pengamat menilai kebijakan ini sebagai langkah progresif, namun mengingat kompleksitas rantai pasok bioetanol, mereka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset. “Kita harus memastikan pasokan bahan baku stabil, harga kompetitif, serta kualitas terjaga,” kata seorang analis energi dari sebuah lembaga think tank independen.
Dengan target pelaksanaan pada 2028, pemerintah memiliki jangka waktu empat tahun untuk menyelesaikan semua tahapan, mulai dari regulasi, pembangunan fasilitas produksi, hingga sosialisasi kepada konsumen. Bahlil menutup pernyataannya dengan optimisme, “Jika kita bekerja bersama, E20 bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan transformasi energi yang memberi manfaat luas bagi bangsa.”
