Timor.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University menolak rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan kampus dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM KM IPB menilai bahwa perguruan tinggi tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah.
BEM KM IPB juga menyoroti banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah, kasus keracunan massal, serta dugaan keterlibatan oligarki dan politik dalam pengelolaan program MBG. Mereka meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program.
Implementasi program MBG saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kasus keracunan massal, persoalan standar operasional (SOP) SPPG hingga dugaan konflik kepentingan dalam proyek ini. Mahasiswa juga menyoroti ribuan SPPG yang ditutup karena tidak memenuhi standar operasional.
Baca Juga:
BEM KM IPB menilai pemerintah saat ini masih menerapkan satu model pelaksanaan MBG secara seragam di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas kelembagaan maupun kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan standar makanan, kasus keracunan, hingga persoalan kewenangan kelembagaan.
IPB University sendiri telah ditunjuk sebagai Pusat Unggulan Nasional dalam program MBG. Namun, BEM KM IPB tetap menolak rencana BGN untuk melibatkan kampus dalam proyek ini.
Dalam surat terbuka kepada Kepala BGN, BEM KM IPB menegaskan bahwa kampus tidak pantas dijadikan pelaksana proyek pemerintah. Mereka meminta BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program.
Kesimpulan dari penolakan BEM KM IPB ini adalah bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas program. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
