Timor.id, 23 Mei 2026 – Negara Berdagang: Membaca PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Antara Kedaulatan, Rente, dan Ilusi Monopoli Negara menjadi sorotan utama ketika pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai State Trading Enterprise untuk komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferroalloy. Gagasan itu tampak sederhana: mengembalikan kendali atas ekspor sumber daya alam agar tidak lagi menjadi penonton pasif. Namun realita ekonomi global mengajarkan bahwa kedekatan negara dengan rente komoditas menimbulkan pertanyaan krusial tentang siapa yang akhirnya menguasai keuntungan.
Data Ekspor dan Tantangan Fiskal
Pada 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai US$258 miliar, dengan lebih dari 40 persen berasal dari komoditas berbasis sumber daya alam. Indonesia memproduksi sekitar 47 juta ton CPO per tahun dan mengekspor lebih dari US$27 miliar, serta menjadi eksportir batu bara termal terbesar dengan volume 518 juta ton. Meski angka-angka ini mengesankan, penerimaan negara dan kesejahteraan produsen kecil tetap terbatas. Tax Justice Network memperkirakan kerugian pajak sebesar US$4,8 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi dan trade misinvoicing.
Pelajaran dari Negara Lain
Sejarah menawarkan contoh beragam. Chili, dengan CODELCO, tidak membangun monopoli absolut; negara tetap memberi ruang bagi swasta global sambil menjaga disiplin fiskal. Botswana, lewat joint venture Debswana 50:50 antara pemerintah dan De Beers, berhasil mengubah berlian menjadi fondasi pembangunan tanpa nasionalisasi total. Sebaliknya, Venezuela menunjukkan bahaya ketika perusahaan negara menjadi alat patronase politik, mengakibatkan runtuhnya produksi minyak dan krisis ekonomi.
Baca Juga:
Risiko Monopoli dan Reaksi Pasar
Reaksi pasar terhadap wacana PT DSI tidak sesederhana penolakan. Ketika IHSG melemah 1,8 persen dan rupiah menyentuh Rp16.050 per dolar pada Februari 2025, studi event study LPEM FEB UI menemukan penurunan tersebut tidak signifikan setelah memperhitungkan faktor global. Investor internasional lebih memperhatikan transparansi dan konsistensi kebijakan daripada keberadaan perusahaan negara. Dalam kerangka WTO, State Trading Enterprise tidak otomatis ilegal, namun agresi berlebihan dapat memicu litigasi internasional seperti gugatan Uni Eropa terhadap larangan ekspor nikel Indonesia.
Model Hibrida sebagai Alternatif
Solusi paling realistis tampaknya adalah model hibrida, di mana negara memiliki hak prioritas (right of first refusal) untuk membeli komoditas strategis pada harga tertentu, sementara eksportir swasta tetap bebas menjual ke pasar internasional bila negara tidak menggunakan haknya. Model ini memungkinkan Indonesia mengawasi devisa, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan posisi tawar tanpa menghancurkan kompetisi pasar.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Inti tantangan bukan sekadar apakah PT DSI dapat meningkatkan penerimaan negara, melainkan siapa yang mengawasi pengawasnya. Tanpa audit independen, transparansi kontrak, dan mekanisme evaluasi berkala, PT DSI berisiko menjadi monster birokrasi dengan nasionalisme ekonomi sebagai tameng moral. Sejarah menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan ekonomi cenderung mencari cara melindungi diri dari pengawasan publik.
Kesimpulan
Negara Berdagang: Membaca PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Antara Kedaulatan, Rente, dan Ilusi Monopoli Negara menjadi ujian besar bagi Indonesia. Negara harus cukup kuat untuk mengelola kekayaan alamnya, namun cukup terbatas agar tidak menjadi pemangsa kekayaan itu sendiri. Dengan mengadopsi model hibrida, meningkatkan transparansi, dan belajar dari contoh Chili serta Botswana, Indonesia dapat mengubah kutukan komoditas mentah menjadi kekuatan fiskal yang berkelanjutan.
