Timor.id – Washington – Otoritas imigrasi Amerika Serikat mengeluarkan pedoman internal yang memperketat proses permohonan Green Card bagi warga asing yang terlibat dalam aktivitas politik sensitif. Dokumen yang bocor mengindikasikan bahwa pemohon dapat ditolak jika terbukti berpartisipasi dalam protes pro-Palestina, mengkritik kebijakan Israel, atau melakukan tindakan simbolik seperti menodai bendera Amerika.
Pedoman tersebut menekankan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang politik pemohon. Kriteria penolakan mencakup:
- Partisipasi dalam demonstrasi mahasiswa pro-Palestina di kampus atau ruang publik.
- Ungkapan kritis terhadap Israel di media sosial atau publikasi lainnya.
- Perbuatan yang dianggap menodai simbol negara, termasuk pembakaran atau pencemaran bendera Amerika.
- Dukungan terhadap ideologi yang dianggap subversif atau anti‑keamanan nasional.
Dokumen internal Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyebutkan bahwa pejabat imigrasi harus melakukan verifikasi terhadap setiap bukti yang dapat mengindikasikan keterlibatan dalam aksi anti‑semitisme atau anti‑pemerintahan. Salah satu contoh yang diangkat dalam pedoman adalah seorang pemohon yang difoto memegang poster menyerukan penggulingan pemerintah AS, yang kemudian menjadi alasan utama penolakan permohonannya.
Baca Juga:
Langkah ini menimbulkan perdebatan konstitusional, mengingat Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah memutus bahwa pembakaran bendera merupakan bentuk protes politik yang dilindungi Amandemen Pertama. Namun, pihak imigrasi berargumen bahwa kebijakan ini bersifat administratif dan ditujukan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional serta kebijakan luar negeri Amerika.
Berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok aktivis menanggapi kebijakan tersebut dengan kecemasan. Mereka menilai bahwa penolakan atas dasar pandangan politik melanggar prinsip kebebasan berpendapat dan dapat menjadi preseden berbahaya bagi imigran yang secara sah ingin berkontribusi di Amerika. Pengacara imigrasi menambahkan bahwa standar bukti yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ribuan pemohon yang sedang menunggu keputusan.
Secara statistik, kebijakan imigrasi ketat dalam beberapa tahun terakhir telah menurunkan tingkat penerimaan Green Card sebesar 12 persen, terutama dari negara-negara yang memiliki tingkat aktivisme politik tinggi. Analisis internal DHS menunjukkan bahwa sejak penerapan pedoman baru, jumlah permohonan yang masuk dengan latar belakang politik sensitif meningkat 18 persen, sementara persentase penolakan khusus untuk kategori tersebut naik menjadi 27 persen.
Dengan latar belakang ketegangan geopolitik yang semakin kompleks, kebijakan ini diperkirakan akan terus memengaruhi persepsi global terhadap sistem imigrasi Amerika. Pengamat menilai bahwa pemerintah AS harus menyeimbangkan antara keamanan nasional dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat, untuk menghindari dampak negatif jangka panjang pada citra internasionalnya.
