Timor.id – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menghadapi tekanan luar biasa sejak menjabat pada Oktober 2025. Di tengah ketegangan geopolitik yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, Takaichi menolak usulan pembatasan energi yang diajukan parlemen, menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh terhenti. Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran produksi dan konsumsi energi untuk menghindari dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketegangan tersebut berakar pada penutupan efektif Selat Hormuz, jalur utama yang mengalirkan lebih dari 20 persen pasokan energi global. Penutupan itu terjadi setelah eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada akhir Februari 2026. Jepang, yang sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, harus mencari alternatif pasokan. Takaichi menjanjikan bahwa pemerintahnya akan mengamankan sumber energi dari negara lain dan memanfaatkan cadangan anggaran APBN 2026 sebesar 122,31 triliun yen untuk menanggulangi risiko tersebut.
Selain tantangan eksternal, Takaichi mengungkapkan masalah pribadi yang mengkhawatirkan kesehatan. Dalam sebuah pernyataan di depan komite parlemen pada awal April 2026, ia mengaku hanya tidur antara dua hingga empat jam per malam. Kondisi ini muncul karena ia memilih untuk mengerjakan urusan rumah tangga di kediaman resmi, menghindari lembur staf, namun berujung pada batas kerja yang kabur. Ia bahkan pernah memanggil asisten pada pukul tiga pagi untuk menyiapkan rapat anggaran.
Baca Juga:
Ritme kerja ekstrem Takaichi memicu sorotan publik terhadap budaya kerja di Jepang, yang dikenal memiliki tingkat tidur terpendek di antara negara maju. Studi internasional mencatat rata‑rata tidur warga Jepang hanya sekitar tujuh jam, sementara Takaichi tidur jauh di bawah itu. Kritik muncul dari politisi senior, termasuk Akira Amari, yang menekankan pentingnya istirahat bagi pemimpin negara.
Dalam konteks diplomasi regional, Takaichi juga terlibat aktif. Pada Januari 2026, ia bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae‑Myung, dan menyepakati peluncuran dialog dua‑plus‑dua antara wakil menteri luar negeri dan pertahanan. Pertemuan pertama direncanakan pada Mei 2026 di Seoul, dengan agenda utama menanggapi aktivitas maritim Cina dan program nuklir serta rudal Korea Utara. Delegasi Jepang akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Funakoshi Takehiro dan Wakil Menteri Pertahanan Kano Koji.
Ketegangan energi regional juga menjadi bahan perbandingan dengan negara tetangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam sebuah forum pada 27 April 2026, menyatakan bahwa ketergantungan energi Indonesia pada Timur Tengah hanya sekitar 20 persen, jauh di bawah rata‑rata Asia yang mendekati 70 persen. Ia menyoroti peran Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi yang mengakui kerentanan tinggi kawasan terhadap gangguan pasokan energi.
Secara keseluruhan, kepemimpinan Perdana Menteri Jepang sedang diuji oleh dua dimensi utama: kebijakan luar negeri yang harus menavigasi konflik energi global, dan kesehatan pribadi yang terancam oleh beban kerja yang berlebihan. Keputusan Takaichi untuk menolak pembatasan energi mencerminkan komitmen pada stabilitas ekonomi, namun menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan tersebut bila tekanan geopolitik berlanjut. Di sisi lain, masalah tidur dan keterbatasan akses makanan di kediaman resmi menyoroti kebutuhan reformasi budaya kerja di tingkat tertinggi pemerintahan.
Menjawab tantangan ini, pemerintah Jepang diperkirakan akan memperkuat diversifikasi sumber energi, meningkatkan cadangan strategis, serta memperluas kerja sama dengan negara‑negara Asia Timur termasuk Korea Selatan. Di dalam negeri, tekanan publik untuk menyeimbangkan kerja dan istirahat mungkin mendorong perubahan kebijakan kesejahteraan bagi pejabat tinggi. Bagaimana Takaichi mengelola kedua krisis ini akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan ekonomi Jepang dalam jangka menengah.
