Timor.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggebrak panggung internasional dengan serangkaian pernyataan yang menggetarkan situasi geopolitik. Pada Rabu (6/4/2026), Trump menegaskan ancaman pengeboman masif terhadap Iran jika Tehran tidak menandatangani kesepakatan damai yang tengah dibahas. Ia menulis di platform Truth Social, menyatakan bahwa “Epic Fury”—nama kode operasi militer AS terhadap Iran—akan kembali mengamuk dengan intensitas jauh lebih tinggi bila Tehran menolak.
Trump menambahkan, “Jika mereka tidak setuju, pengeboman akan dimulai, dan itu akan berada pada tingkat dan intensitas yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.” Ia menyoroti sebuah nota kesepahaman satu halaman yang hampir disepakati, mencakup moratorium pengayaan nuklir Iran dan pelepasan dana yang dibekukan oleh AS. Meski demikian, belum ada konfirmasi final, dan Washington menunggu respons Tehran dalam 48 jam ke depan.
Di tengah ketegangan tersebut, Trump mengumumkan penghentian sementara operasi militer AS yang bertujuan mengawal kapal dagang di Selat Hormuz, yang dinamai “Project Freedom”. Keputusan itu diambil setelah menerima permintaan dari Pakistan dan negara‑negara lain, serta karena adanya kemajuan diplomatik yang dianggap cukup signifikan. Meskipun operasi dihentikan, blokade terhadap pelabuhan Iran tetap diberlakukan, menandakan Washington belum melonggarkan tekanan ekonomi terhadap Tehran.
Baca Juga:
Sementara itu, dalam sebuah pernyataan terpisah yang muncul beberapa hari kemudian, Trump menyoroti Kuba sebagai target kebijakan selanjutnya. Menurut laporan internal pemerintahan, setelah Iran dianggap tidak kooperatif, perhatian strategis beralih ke Kuba, yang dianggap oleh Trump sebagai “ancaman regional” yang harus dihadapi. Ia menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS akan menyesuaikan taktik, termasuk kemungkinan tindakan militer atau sanksi ekonomi lebih ketat terhadap Kuba, jika rezim di pulau tersebut tidak menunjukkan perubahan kebijakan yang diinginkan.
- Ancaman pengeboman Iran: tingkat intensitas lebih tinggi bila tidak ada kesepakatan.
- Project Freedom dihentikan: memberi ruang diplomasi, blokade tetap.
- Kuba menjadi fokus berikutnya: potensi sanksi atau tindakan militer.
Pernyataan Trump mengenai Kuba muncul bersamaan dengan usulan resolusi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat, bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Resolusi tersebut menuntut Iran menghentikan serangan dan membuka kembali Selat Hormuz, serta mengutuk dugaan pelanggaran gencatan senjata. Jika resolusi disetujui, Iran dapat dikenai sanksi tambahan atau bahkan pembenaran penggunaan kekuatan militer oleh anggota Dewan Keamanan PBB.
Reaksi internasional beragam. Sekutu tradisional AS, seperti Inggris dan Jerman, menyuarakan keprihatinan atas retorika keras Trump, sementara beberapa negara di kawasan, termasuk Pakistan, menekankan pentingnya dialog. Di dalam negeri, kritikus mengkritik kebijakan “ultimatum” Trump sebagai langkah yang dapat memperburuk konflik dan menambah beban ekonomi Amerika melalui peningkatan belanja militer.
Para analis militer menilai bahwa penghentian sementara operasi di Selat Hormuz memberikan waktu bagi diplomasi, namun tidak mengurangi risiko eskalasi di wilayah tersebut. Mereka mencatat bahwa helikopter Apache AH‑64 yang sebelumnya berpatroli di selat kini kembali ke pangkalan, menandakan kesiapan militer tetap tinggi.
Seiring berjalannya waktu, fokus kebijakan luar negeri Donald Trump tampaknya bergeser dari Iran ke Kuba, menandakan perubahan prioritas strategis. Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan AS di Amerika Latin dan bagaimana reaksi negara‑negara sekutu serta musuh akan menanggapi tindakan potensial berikutnya.
Dengan ketegangan yang terus memuncak, dunia menanti keputusan selanjutnya dari Donald Trump, baik mengenai Iran maupun Kuba, yang berpotensi menata ulang peta geopolitik global dalam beberapa bulan mendatang.
