Timor.id – Seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda bernama Mandala Rizky Saputra (16) meninggal pada 24 April 2026 setelah mengalami infeksi serius pada kaki yang dipicu oleh penggunaan sepatu kekecilan. Kasus ini memicu keprihatinan publik dan menjadi sorotan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda yang menyoroti kelemahan dalam pendataan sosial nasional.
Mandala, yang dikenal memiliki semangat belajar tinggi meski berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, terpaksa memakai sepatu ukuran 40 sementara kakinya berukuran 44. Karena tidak mampu membeli sepatu baru, ia memaksa diri menyesuaikan sepatu dengan memasukkan bahan pelindung agar tidak terasa sakit. Selama praktek kerja lapangan di sebuah pusat perbelanjaan pada bulan Februari‑Maret 2026, kondisi kakinya mulai memburuk. Pada awal April, ia sudah tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal dan harus istirahat di rumah.
Orang tua Mandala melaporkan kondisi tersebut kepada pihak sekolah, yang kemudian membantu mengajukan pinjaman dana pengobatan sebesar Rp1,1 juta dan mengurus BPJS. Sekolah juga melakukan kunjungan rumah pada 21 dan 23 April, mencatat adanya pembengkakan pada kaki tanpa luka terbuka. Upaya medis diberikan, namun infeksi terus menyebar, menyebabkan tubuhnya lemah hingga akhirnya menghembuskan napas pada 24 April.
Baca Juga:
Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, menanggapi tragedi ini dengan menekankan pentingnya data sosial yang akurat. Ia menyatakan bahwa ketidakterdaftaran keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat menghambat akses pada program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP). “Kasus ini menunjukkan masih adanya anak-anak yang terpinggirkan dalam sistem perlindungan sosial, sehingga mereka harus berjuang melawan keterbatasan bahkan untuk kebutuhan dasar seperti sepatu yang layak,” ujarnya.
DPRD Samarinda kemudian mengadakan rapat khusus untuk mengevaluasi mekanisme pendataan penduduk dan anak. Anggota DPRD menyoroti bahwa data yang tidak lengkap dapat berakibat fatal, terutama dalam konteks kebijakan pendidikan dan kesehatan. Mereka mengusulkan peningkatan koordinasi antara Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, dan lembaga kependudukan untuk mempercepat integrasi data serta memperluas cakupan bantuan kepada keluarga berpenghasilan rendah.
Secara medis, penggunaan sepatu kekecilan dapat menimbulkan serangkaian komplikasi yang berpotensi berujung pada kematian, antara lain:
- Lecet dan benjolan akibat gesekan berulang.
- Gangguan pola berjalan yang memperburuk beban pada sendi.
- Kuku tumbuh ke dalam (ingrown nail) yang memicu infeksi.
- Risiko Morton’s neuroma dan masalah saraf lainnya.
- Penurunan kenyamanan pada tumit dan jari kaki yang menghambat mobilitas.
Jika luka tidak ditangani secara cepat, bakteri dapat masuk ke jaringan, menyebabkan selulitis, sepsis, atau bahkan kegagalan organ. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas seringkali menjadi faktor penghambat akses perawatan medis yang tepat.
Pihak sekolah SMK 4 Samarinda telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap perlengkapan seragam, termasuk sepatu, serta bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan rutin pada siswa yang memiliki riwayat keluhan kaki. Mereka juga berjanji akan membantu siswa yang membutuhkan bantuan finansial untuk memperoleh perlengkapan sekolah yang sesuai.
Kasus Mandala menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan dalam memastikan setiap anak memiliki hak atas pendidikan yang aman dan sehat. Upaya perbaikan data sosial, peningkatan akses bantuan ekonomi, serta edukasi mengenai pentingnya ukuran sepatu yang tepat menjadi langkah strategis untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.
Dengan mengintegrasikan data DTSEN secara menyeluruh dan memperkuat jaringan perlindungan sosial, diharapkan tidak ada lagi anak yang harus mengorbankan kesehatannya demi melanjutkan pendidikan. Pemerintah berjanji akan terus memantau implementasi kebijakan ini serta menindaklanjuti rekomendasi DPRD Samarinda demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan aman.
