Timor.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengulangi pernyataan kontroversialnya dalam sebuah acara di negara bagian Florida, menegaskan bahwa kebijakan blokade militer AS di Selat Hormuz menjadi sumber keuntungan ekonomi yang signifikan bagi negaranya. “Kami mengambil alih kargo. Mengambil alih minyak, bisnis yang sangat menguntungkan. Siapa yang menyangka, kami seperti bajak laut, tetapi kami tidak sedang bermain-main,” ujar Trump, menambah kontroversi dengan analogi bajak laut yang menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan etika tindakan tersebut.
Menurut laporan resmi dari kantor kepresidenan, blokade maritim yang dimulai pada pertengahan April 2026 menargetkan kapal-kapal Iran yang melintasi selat sempit namun strategis itu. Selat Hormuz mengalirkan sekitar satu per delapan pasokan minyak dunia, menjadikannya titik krusial dalam pasar energi global. Pemerintah Trump menegaskan bahwa Iran selama bertahun‑tahun telah menggunakan selat ini sebagai senjata geopolitik, menutup akses laut untuk menekan negara‑negara Barat. “Mereka menutupnya, lalu saya menutupnya untuk mereka,” tegasnya.
Blokade ini tidak hanya melibatkan penyitaan kapal, tetapi juga pengalihan muatan minyak mentah yang sebelumnya berada di bawah kontrol Tehran. Sumber militer menyebutkan bahwa lebih dari 30 kapal Iran telah disita sejak 13 April, dengan total volume minyak yang dipindahkan mencapai beberapa juta barel. Pemerintah AS mengklaim bahwa pendapatan hasil penyitaan tersebut dialokasikan ke dana pertahanan dan program bantuan kepada sekutu di kawasan Teluk.
Baca Juga:
Berikut kronologi singkat peristiwa yang memicu blokade:
- 28 Februari 2026: Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap instalasi militer Iran sebagai respons atas dugaan rencana serangan siber.
- 1 Maret 2026: Iran membalas dengan menutup akses pelabuhan-pelabuhan utama di Teluk Persia dan mengumumkan penutupan sebagian Selat Hormuz.
- 8 April 2026: Pakistan memediasi gencatan senjata pertama antara kedua belah pihak, namun perundingan tidak menghasilkan kesepakatan permanen.
- 13 April 2026: Angkatan Laut AS memulai operasi blokade resmi, menargetkan kapal-kapal dagang dan tanker Iran.
- 1‑2 Mei 2026: Trump menyampaikan pernyataan publik tentang keuntungan ekonomi dari blokade tersebut.
Perlu dicatat bahwa pernyataan Trump mengenai “Blokade Hormuz Menguntungkan” menuai reaksi keras dari kalangan internasional. Beberapa analis menilai langkah ini dapat memicu kenaikan harga minyak global, memperburuk inflasi, dan menambah beban ekonomi pada negara‑negara importir energi. Selain itu, tindakan mirip bajak laut dapat merusak reputasi hukum maritim Amerika Serikat di mata PBB dan organisasi maritim internasional.
Di sisi lain, pemerintah Trump mengklaim bahwa blokade tersebut berhasil menekan Iran untuk kembali ke meja perundingan nuklir. Meskipun demikian, Trump menyatakan keraguan tentang efektivitas perjanjian nuklir yang sedang dibahas, bahkan menyebut kemungkinan “lebih baik tidak ada kesepakatan sama sekali”. Pernyataan ini menambah ketidakpastian dalam proses diplomatik yang sudah berlangsung lama.
Sementara itu, laporan internal Pentagon mengungkapkan bahwa AS tengah berusaha membentuk koalisi internasional yang melibatkan negara‑negara sekutu di kawasan Timur Tengah dan Eropa untuk memastikan keamanan maritim di Selat Hormuz. Koalisi ini diharapkan dapat menegakkan kebebasan navigasi serta mengurangi ketergantungan pada taktik unilateral.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa keuntungan jangka pendek yang didapat dari penyitaan kargo tidak menutupi potensi kerugian jangka panjang. Penutupan selat dapat meningkatkan volatilitas pasar minyak, menurunkan kepercayaan investor, dan memicu sanksi balasan dari negara‑negara lain. Selain itu, biaya operasional angkatan laut yang terus menerus berada di wilayah tersebut diperkirakan mencapai miliaran dolar per bulan.
Kesimpulannya, pernyataan Trump mengenai keuntungan ekonomi dari blokade di Selat Hormuz menimbulkan perdebatan sengit antara kepentingan strategis, hukum internasional, dan dampak ekonomi global. Meskipun pemerintah AS menekankan manfaat jangka pendek, risiko geopolitik dan ekonomi yang lebih luas tetap menjadi tantangan utama bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke depan.
