Timor.id – Menjelang akhir April 2026, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul, menegaskan kembali agenda prioritas kementeriannya dalam serangkaian pertemuan penting di Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama meliputi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, penegakan prioritas anak terlantar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), serta penanganan komprehensif terhadap korban kecelakaan kereta api di Bekasi.
Pertemuan informal dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di kafe resmi Kementerian Sosial pada 29 April 2026 menghasilkan kesepakatan strategis mengenai pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemprov Kepri telah menyediakan lahan seluas 10 hektare di ibu kota provinsi, bersebelahan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saifullah Yusuf berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat realisasi gedung permanen, sehingga dapat menjawab kebutuhan pendidikan bagi anak‑anak miskin ekstrem di wilayah tersebut.
Di samping sektor pendidikan, Gus Ipul juga menyoroti program perlindungan sosial yang meliputi bantuan rehabilitasi rumah nelayan (Rp50 juta per unit), penguatan proteksi BPJS khusus, serta dukungan kepada pengemudi ojek online. Program elektrifikasi wilayah dan permodalan UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah turut menjadi bagian dari agenda yang dibahas bersama pemerintah provinsi.
Baca Juga:
Sementara itu, pada 30 April 2026, Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke rumah duka Nuryati, seorang pedagang kaki lima yang menjadi korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan rasa belasungkawa sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap semua korban, baik yang meninggal maupun yang luka‑luka. Bantuan awal berupa santunan uang tunai, paket sembako, dan alat bantu dengar telah disalurkan, sementara program pemberdayaan ekonomi direncanakan untuk membantu keluarga melanjutkan usaha warung kecil milik almarhumah.
Pernyataan Gus Ipul juga dikuatkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Gus Ipul (nama lain), yang menekankan bahwa semua korban akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan masing‑masing keluarga. Ia menambahkan bahwa kementerian akan berkoordinasi dengan Jasa Raharja untuk memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu.
Di sisi lain, pada sesi daring khusus pendamping PKH di Madura, Saifullah Yusuf mengeluarkan arahan tegas untuk memprioritaskan anak‑anak terlantar dan miskin ekstrem dalam proses penjangkauan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penyerobotan data atau manipulasi yang merugikan. Empat kriteria utama yang harus dipenuhi calon siswa meliputi: keakuratan data, status anak berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan asrama, dan persetujuan keluarga.
Gus Ipul menambahkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah Madura yang memiliki basis pesantren kuat. Ia mengajak para pendamping PKH untuk berkomunikasi dengan tokoh agama, kiai, dan organisasi masyarakat guna memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang tujuan Sekolah Rakyat.
Secara keseluruhan, agenda Saifullah Yusuf mencerminkan pendekatan terpadu dalam kebijakan sosial: memperkuat infrastruktur pendidikan, memperluas jangkauan bantuan sosial, serta menanggapi bencana secara cepat dan terkoordinasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial di seluruh Indonesia.
Dengan komitmen yang konsisten dari kementerian, diharapkan Sekolah Rakyat permanen di Kepri menjadi model bagi provinsi lain, program PKH dapat menembus lapisan paling rentan, dan korban kecelakaan kereta mendapatkan dukungan yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini akan terus dipantau melalui asesmen lapangan dan laporan periodik, memastikan setiap program benar‑benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
